Tiga Hari Usai Curhat PJU ke Dewan: Warga Jelegong Mulai Deg-Degan, Akankah Janji Perbaikan Jalan Tancap Gas?
BANDUNG – Tiga hari sudah berlalu sejak Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Gerindra, Bapak Dedi Saepudin Rohman, S.H., menggelar Reses Sidang I Tahun 2025 di Desa Jelegong, Rancaekek. Dalam pertemuan hangat tersebut, aspirasi utama warga soal Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati dan kondisi jalan yang butuh perbaikan langsung ditampung.
Kini, warga Jelegong memasuki fase "menunggu realisasi". Harapan besar menggantung, mengingat Pak Dedi menjanjikan aspirasi tersebut akan segera disampaikan dan diupayakan untuk ditindaklanjuti tanpa menunda-nunda.
Status "Tancap Gas" Administrasi
Menurut informasi yang dihimpun, tim dari Anggota DPRD Dedi Saepudin Rohman dikabarkan memang langsung tancap gas memproses catatan aspirasi yang masuk. Fokus utama saat ini adalah memastikan proposal perbaikan PJU dan jalan masuk ke dinas terkait, seperti Dinas PUPR atau Dinas Perhubungan, untuk penganggaran.
"Masyarakat berharap prosesnya tidak lama. Kalau urusan administrasi bisa ngebut, semoga realisasi fisiknya juga cepat," ujar salah satu tokoh masyarakat Jelegong yang enggan disebut namanya, Kamis (7/11).
Ketidaknyamanan akibat PJU yang mati memang menjadi isu krusial. Bukan hanya soal estetika, tetapi juga berkaitan langsung dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), terutama di malam hari.
Warga Berharap Bukan Sekadar "Janji Manis" Reses
Kepala Desa Jelegong, Bapak Anen, sebelumnya sudah menyampaikan rasa terima kasihnya karena aspirasi warga sudah mulai ditindaklanjuti. Namun, ia kembali menekankan agar aspirasi yang baru, khususnya terkait PJU dan perbaikan jalan, segera direspons oleh pemerintah.
"Kami tahu ini proses, tapi semangat dari reses kemarin yang menjanjikan tindak lanjut cepat, itulah yang kami pegang. Kalau PJU menyala dan jalan mulus, aktivitas ekonomi warga pasti lebih lancar," kata seorang ibu rumah tangga yang rumahnya dekat dengan jalan yang dikeluhkan.
Publik Desa Jelegong kini menantikan langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Reses sebagai jembatan aspirasi sudah terlaksana, kini saatnya melihat sejauh mana komitmen dewan dan pemerintah daerah untuk mengubah "curhatan" warga menjadi kenyataan di hari-hari berikutnya.
