BANDUNG —Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung terus memperkuat layanan keimigrasian berbasis digital sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).
Penguatan layanan digital tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, transparansi, dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan paspor, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Jawa Barat.
Komitmen tersebut diperkuat melalui pertemuan dan koordinasi antara jajaran Kantor Imigrasi Bandung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam agenda tersebut, jajaran Imigrasi Bandung memaparkan alur pelayanan serta berbagai inovasi sistem pelayanan keimigrasian berbasis digital kepada Wakil Gubernur Jawa Barat.
Melalui sistem digital yang terintegrasi, proses pelayanan dokumen perjalanan sekaligus dapat mendukung proses identifikasi dan profilasi terhadap pemohon paspor. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendeteksi lebih awal indikasi keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural yang berpotensi berkaitan dengan praktik TPPO.
Pihak Imigrasi Bandung menegaskan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik harus berjalan beriringan dengan penguatan fungsi pengawasan.
"Digitalisasi tidak hanya menghadirkan pelayanan publik yang prima dan modern, tetapi juga memperketat pengawasan dokumen perjalanan sebagai bentuk komitmen pencegahan TPPO bersama Pemerintah Daerah," ujar pejabat pelayanan dokumen perjalanan Kantor Imigrasi Bandung dalam kesempatan tersebut.
Sinergi antara Kantor Imigrasi Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat terus diperkuat, baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai risiko kejahatan perdagangan orang.
Dengan pemanfaatan teknologi dan integrasi data yang semakin diperkuat, layanan keimigrasian diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu instrumen deteksi dini terhadap keberangkatan non-prosedural yang berisiko menimbulkan korban TPPO.
.png "(tanpa judul)")
