Asep Yusuf Salim, S.Pd.I (Golkar) Ikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Bahas LKPJ dan Raperda

 Asep Yusuf Salim, S.Pd.I (Golkar) Ikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Bahas LKPJ dan Raperda

Kab.Bandung– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab.Bandung menggelar rapat paripurna penting dengan agenda penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Dadang Supriatna dan beberapa rancangan peraturan daerah (raperda) strategis. Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD pada 17 Maret 2025 ini dihadiri oleh Bupati Dadang Supriatna, para anggota DPRD, serta jajaran pejabat daerah terkait.

Kehadiran anggota dewan dari berbagai fraksi partai terlihat lengkap, tak terkecuali Fraksi Partai Golkar. Asep Yusuf Salim, S.Pd.I, salah satu anggota Fraksi Golkar, turut hadir dalam rapat penting ini. Kehadiran penuh dari Fraksi Golkar menunjukkan komitmen mereka dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah dan memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam pidato pengantarnya, Bupati menyampaikan LKPJ yang memuat capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2024. Laporan ini mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian daerah. Bupati juga menyoroti sejumlah program unggulan yang telah berhasil dilaksanakan serta tantangan yang dihadapi selama periode tersebut.

"LKPJ ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berharap, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk perbaikan kinerja di masa mendatang," ujar Bupati 

Selain LKPJ, rapat paripurna ini juga membahas beberapa raperda yang diajukan oleh pemerintah daerah. 

Ketua DPRD  dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penyampaian LKPJ dan raperda tersebut. Ia menekankan pentingnya pembahasan mendalam terhadap setiap materi agar menghasilkan kebijakan yang optimal bagi masyarakat.

"Kami akan segera menindaklanjuti dengan membentuk panitia khusus untuk membahas LKPJ dan raperda ini secara lebih detail. Kami juga mengundang partisipasi aktif dari masyarakat untuk memberikan masukan dan saran," kata Ketua DPRD.

Rapat paripurna ini menandai dimulainya proses pembahasan LKPJ dan raperda di tingkat DPRD. Tahapan selanjutnya meliputi pembahasan oleh panitia khusus, penyampaian pendapat fraksi, hingga pengambilan keputusan dalam rapat paripurna berikutnya.

* #DPRDkabupatenbandung

 * #RapatParipurna

 * #LKPJBupati

 * #Raperda

 * #FraksiGolkar

 * #AsepYusufSalim

 * #PemerintahDaerah

 * #BeritaDaerah

 * #InfoDaerah

 * #PolitikDaerah

Read More

Humaira : pemerintah provinsi dan kabupaten harus berkolaborasi untuk solusi konkrit banjir dayeuhkolot

Humaira : pemerintah provinsi dan kabupaten harus berkolaborasi untuk solusi konkrit banjir dayeuhkolot

Bandung, 10 Maret 2025 — Banjir yang melanda Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Hj. Humaira Zahrotun Noor, turun langsung meninjau lokasi terdampak pada Senin pagi. Kunjungan ini dilakukan menyusul curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir meluas dan mengganggu aktivitas warga.

Dalam tinjauannya, Humaira berdialog dengan warga yang mengeluhkan kondisi banjir yang seolah menjadi "langganan tahunan". Warga merasa lelah dengan kondisi ini dan menuntut solusi jangka panjang yang nyata.

"Ini bukan pertama kalinya Dayeuhkolot dilanda banjir. Warga sudah sangat lelah. Kita butuh langkah konkret, bukan hanya janji-janji," tegas Humaira di sela-sela kunjungannya.

Sebagai bentuk kepedulian, Humaira menyatakan akan membantu proses evakuasi, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan ibu menyusui. "Kita tidak boleh membiarkan mereka bertahan sendiri di tengah kondisi seperti ini. Saya akan menjadikan penyelamatan kelompok rentan sebagai prioritas," ujarnya.

Humaira mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten untuk segera mengambil langkah-langkah realistis yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. "Tidak cukup hanya dengan rapat atau survei lokasi. Masyarakat membutuhkan aksi nyata yang cepat dan tepat. Jangan sampai banjir ini terus menjadi langganan tahunan," katanya.

Ia menekankan pentingnya upaya jangka panjang seperti normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase, dan relokasi permukiman di wilayah rawan banjir. Menurutnya, penanganan banjir harus melibatkan koordinasi lintas instansi agar berjalan efektif dan berkelanjutan.

Warga berharap dengan perhatian dari wakil rakyat, masalah banjir yang telah berlangsung bertahun-tahun ini dapat segera ditangani secara serius dan menyeluruh.

#BanjirDayeuhkolot

#DPRDJabar

#KabupatenBandung

#PenangananBanjir

#PKBJabar

Read More

Reses Dra. Tia Fitriani di Nagreg: Serap Aspirasi Warga, Laporkan 2 Tahun Kinerja DPRD Jabar

 Reses Dra. Tia Fitriani di Nagreg: Serap Aspirasi Warga, Laporkan 2 Tahun Kinerja DPRD Jabar

NAGREG, Swarha TV - Dra. Tia Fitriani, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Nasdem, menggelar reses di Rest Area Kampung Nagreg, Kabupaten Bandung, pada 5 Maret 2025. Reses ini menjadi momen penting bagi Ibu Tia untuk bertemu langsung dengan konstituennya, menyerap aspirasi, dan melaporkan kinerja selama 2 tahun masa sidang 2024-2025.

Ratusan warga Nagreg hadir dalam reses tersebut, menyampaikan berbagai isu yang mereka hadapi. Mulai dari kondisi jalan rusak, sulitnya akses air bersih, hingga kebutuhan modal usaha bagi pelaku UMKM. Ibu Tia dengan seksama mendengarkan setiap keluhan dan mencatatnya untuk ditindaklanjuti.

"Reses ini adalah wadah bagi kami untuk mendengar langsung suara masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di DPRD Provinsi Jawa Barat," ujar Ibu Tia dalam sambutannya.

Selain menyerap aspirasi, Ibu Tia juga melaporkan berbagai program yang telah dijalankan selama 2 tahun terakhir. Beberapa program yang disoroti antara lain:

 * Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa wilayah Kabupaten Bandung.

 * Peningkatan kualitas pendidikan melalui bantuan sarana dan prasarana sekolah.

 * Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan bantuan modal usaha.

 * Peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Baca Juga : Reses II H. Saeful Bachri, SH.MAP: Serap Aspirasi Masyarakat untuk Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Baik

Reses ini mendapat sambutan positif dari warga Nagreg. Mereka berharap aspirasi yang disampaikan dapat segera direalisasikan.

"Kami sangat senang Ibu Tia datang langsung ke sini untuk mendengar keluhan kami. Semoga jalan yang rusak segera diperbaiki," kata salah seorang warga.

Reses Dra. Tia Fitriani di Nagreg ini menjadi bukti komitmen anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Jawa Barat yang lebih baik.

#ResesDPRD

#DraTiaFitriani

#KabupatenBandung

#Nagreg

#AspirasiWarga

#SwarhaTV

#JawaBarat

#UMKM

#Infrastruktur

#Nasdem

Read More

Reses II H. Saeful Bachri, SH.MAP: Serap Aspirasi Masyarakat untuk Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Baik

 Reses II H. Saeful Bachri, SH.MAP: Serap Aspirasi Masyarakat untuk Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Baik

Ciparay,kab.Bandung Jawa Barat - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, H. Saeful Bachri, SH.MAP, menggelar kegiatan Reses II Tahun 2024-2025 di Ciparay,kab.Bandung pada 4 Feb 2025. Reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat secara langsung, sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Jawa Barat.

Dalam kegiatan reses yang dihadiri oleh ratusan warga dari berbagai lapisan masyarakat tersebut, H. Saeful Bachri, SH.MAP mendengarkan berbagai keluhan dan aspirasi, antara lain:

 * Peningkatan Infrastruktur: Banyak warga mengeluhkan kondisi jalan dan infrastruktur lainnya yang kurang memadai, terutama di daerah pedesaan.

 * Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan: Warga berharap adanya peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta akses yang lebih mudah bagi masyarakat kurang mampu.

 * Pemberdayaan UMKM: Banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengeluhkan kesulitan akses permodalan dan pemasaran.

 * Masalah Pertanian: Petani mengeluhkan masalah pupuk, irigasi, dan harga jual hasil pertanian yang tidak stabil.

BACA JUGA :

Menteri BKKBN Wihaji dan Kepala Desa Serang Mekar Asep Taofik Hadiri Dialog Program MBG di Desa Serang Mekar, Ciparay

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, H. Saeful Bachri, SH.MAP menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat. Ia juga berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

"Reses ini merupakan wadah bagi kami untuk mendengarkan langsung suara masyarakat. Aspirasi dan keluhan yang kami terima akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Jawa Barat," ujar H. Saeful Bachri, SH.MAP.

Selain menyerap aspirasi, H. Saeful Bachri, SH.MAP juga menyampaikan informasi mengenai berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Kegiatan reses ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan foto bersama antara H. Saeful Bachri, SH.MAP dengan masyarakat.

Tentang H. Saeful Bachri, SH.MAP

H. Saeful Bachri, SH.MAP adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat. Ia dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat dan aktif memperjuangkan aspirasi rakyat.

 

Read More