Misteri di Balik Debu Galunggung: Mengapa Jurnalis Dilarang Mengintip Galian C?

 Misteri di Balik Debu Galunggung: Mengapa Jurnalis Dilarang Mengintip Galian C?

TASIKMALAYA – Lereng Gunung Galunggung biasanya menawarkan panorama hijau yang menenangkan, namun belakangan ini, suasana di beberapa titik lokasi penambangan pasir (Galian C) terasa jauh lebih "panas" daripada suhu kawahnya. Bukan karena aktivitas vulkanik, melainkan karena kabut misteri yang menyelimuti akses informasi di sana.

Baru-baru ini, sebuah tanda tanya besar muncul: Ada apa sebenarnya di balik bukit-bukit pasir itu?

Beberapa awak media yang mencoba menjalankan fungsi kontrol sosialnya melaporkan adanya hambatan saat hendak meliput di area penambangan. Alih-alih mendapatkan keterbukaan informasi, para pemburu berita justru dihadang oleh pembatasan akses yang ketat.

Pertanyaan yang Mengusik Publik

Kejadian ini memicu rentetan pertanyaan yang kian liar di tengah masyarakat:

 * Apakah ada yang disembunyikan? Jika sebuah aktivitas penambangan telah mengantongi izin lengkap (IUP) dan berjalan sesuai prosedur lingkungan, mengapa kehadiran jurnalis dianggap sebagai ancaman?

 * 

 * Ke mana larinya transparansi? Sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999, menghalangi kerja jurnalis adalah tindakan melanggar hukum. Lantas, siapa yang memberikan komando untuk "menutup pintu" bagi media di Galunggung?

 * 

 * Bagaimana dengan dampak lingkungan? Tanpa pantauan mata publik melalui lensa kamera wartawan, bagaimana warga bisa yakin bahwa penggalian tersebut tidak mengancam ekosistem kaki gunung yang menjadi sumber air bagi ribuan petani di Tasikmalaya?

 * 

Menanti Jawaban dari Balik Pagar

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pengelola terkait alasan spesifik pelarangan peliputan tersebut. Bungkamnya pihak-pihak terkait justru semakin menyuburkan rasa penasaran publik. Apakah ini sekadar masalah prosedur keamanan internal, ataukah ada "kerusakan" yang tak ingin terlihat oleh dunia luar?

Masyarakat kini hanya bisa menatap truk-truk pasir yang keluar masuk dari kejauhan, sembari bertanya-tanya: Sampai kapan Galunggung akan terus "dikeruk" dalam diam tanpa pengawasan yang transparan?

#MisteriGalunggung #GalianCTasikmalaya #KebebasanPers #LingkunganHidup #AdaApaDenganGalunggung #JurnalisDihalang

Halangi #InfoTasik

Read More

PGRI Pacet Gelar Konferensi XXIII: Pilih Nahkoda Baru, Siap Songsong Kurikulum Digital 2030

 PGRI Pacet Gelar Konferensi XXIII: Pilih Nahkoda Baru, Siap Songsong Kurikulum Digital 2030

 Pacet — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Pacet sukses menggelar Konferensi Cabang XXIII yang bertempat di Gedung Serbaguna Kecamatan Pacet pada hari ini,10, Desember 2025. Acara tersebut tidak hanya menjadi forum pertanggungjawaban pengurus masa bakti sebelumnya, tetapi juga momen krusial pemilihan ketua dan jajaran pengurus baru untuk periode 2025-2030.

 Konferensi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, yang dalam sambutannya menekankan peran strategis guru di era disrupsi digital.

 "PGRI Pacet harus menjadi garda terdepan dalam adaptasi teknologi pendidikan. Masa bakti 2025-2030 adalah era di mana Kurikulum Merdeka harus diimplementasikan dengan sentuhan digitalisasi yang kuat. Kami berharap kepengurusan baru mampu membawa perubahan transformatif," 

Kepemimpinan Baru dengan Visi Jelas

 Proses pemilihan ketua berlangsung secara demokratis dan penuh kekeluargaan. Setelah melalui musyawarah dan pemungutan suara, H.Yadi Herdiansyah.M.Pd ( terpilih ketua PGRI kecamatan Pacet thn 2025-2030 ), 

 Dalam pidato perdananya, H.Yadi Herdiansyah.M.Pd ( calon terpilih ketua PGRI kecamatan Pacet thn 2025-2030 ) menyampaikan komitmennya untuk fokus pada tiga pilar utama:

 Peningkatan Kompetensi Digital Guru: Mengadakan pelatihan intensif mengenai AI dalam pembelajaran, platform digital, dan manajemen data pendidikan.

 Advokasi Kesejahteraan Anggota: Memperjuangkan hak-hak guru honorer dan memastikan kesetaraan akses terhadap program-program peningkatan karier.

 Sinergi dengan Pemerintah Daerah: Memperkuat kolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyukseskan program pendidikan lokal.

 "Tantangan guru hari ini bukan hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi di tengah derasnya informasi. Kami siap membawa PGRI Pacet menjadi organisasi yang responsif, adaptif, dan profesional. Mari kita bekerja sama demi mutu pendidikan anak-anak kita," tegas H.Yadi Herdiansyah.M.Pd ( calon terpilih ketua PGRI kecamatan Pacet thn 2025-2030 )

Program Unggulan: 'PGRI Pacet Melek Digital 2027'

 Salah satu program kerja unggulan yang disepakati dalam konferensi adalah program 'PGRI Pacet Melek Digital 2027'. Program ini menargetkan 100% guru anggota PGRI Pacet menguasai minimal dua alat pembelajaran berbasis digital dan mampu mengintegrasikannya dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Kurikulum Merdeka.

 Selain itu, konferensi juga menetapkan bahwa PGRI Cabang Pacet akan segera membentuk tim khusus untuk mengkaji dan memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah terkait kebijakan zonasi sekolah dan pemerataan kualitas guru.

 Konferensi Cabang XXIII ditutup dengan pembacaan ikrar pengurus baru yang disaksikan oleh seluruh perwakilan guru dan tamu undangan, menandai dimulainya babak baru kepengurusan PGRI Cabang Pacet yang diharapkan dapat membawa kemajuan signifikan bagi dunia pendidikan di wilayah tersebut.

 Reporter: [sopian]

Editor: [joeliean]

Read More

Warga Antusias! Desa Cikasungka Matangkan Program Unggulan 2025 Melalui Musrenbang

 Warga Antusias! Desa Cikasungka Matangkan Program Unggulan 2025 Melalui Musrenbang

 Cikancung, Kabupaten Bandung – Semangat partisipasi warga mewarnai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) Desa Cikasungka, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) untuk Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Desa Cikasungka ini menjadi forum krusial untuk menjaring aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan yang paling mendesak bagi kemajuan desa.

 Musrenbang ini dihadiri oleh Kepala Desa Cikasungka H.Yusuf Sidiono, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua RT/RW, Karang Taruna, serta delegasi dari berbagai kelompok masyarakat lainnya. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan komitmen Desa Cikasungka untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

 Kepala Desa Cikasungka,H.Yusuf Sudiono - , dalam sambutannya menekankan pentingnya Musrenbang sebagai tahapan awal dan fundamental dalam perencanaan pembangunan. "Musrenbang ini bukan sekadar rutinitas, tetapi adalah wadah sah bagi seluruh elemen masyarakat untuk menentukan arah desa kita ke depan. Setiap usulan yang masuk akan kita pertimbangkan dengan cermat dan disesuaikan dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran," ujarnya.

 Infrastruktur dan Pemberdayaan Jadi Sorotan Utama

 Berdasarkan diskusi yang hangat dan konstruktif, beberapa usulan pembangunan mengemuka menjadi fokus utama untuk tahun 2025. Prioritas utama masih berkisar pada peningkatan infrastruktur dasar, seperti perbaikan jalan lingkungan, saluran drainase, serta penyediaan fasilitas air bersih di beberapa wilayah yang masih membutuhkan.

 Selain itu, usulan yang kuat juga datang dari sektor ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat potensi yang ada, beberapa program pelatihan keterampilan, penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Cikasungka menjadi perhatian serius. Hal ini sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Bandung yang fokus pada peningkatan daya saing daerah.

 Harapan Besar dari Warga

 Perwakilan BPD, Bapak Kurnia, menyampaikan harapannya agar hasil Musrenbang Desa Cikasungka ini dapat dikawal hingga tingkat kecamatan dan kabupaten. "Kami berharap usulan-usulan strategis yang telah disepakati bersama ini dapat terakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung 2025. Pembangunan yang berkelanjutan harus dimulai dari perencanaan yang matang di tingkat desa," kata beliau.

 Semua usulan yang disepakati dalam Musrenbang ini akan segera diinput melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai data awal perencanaan. Musrenbang Desa Cikasungka 2025 ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan yang menjadi dokumen resmi penetapan prioritas kegiatan pembangunan desa untuk tahun mendatang.

 #CikasungkaMaju #Musrenbang2025 #KabupatenBandung #PembangunanDesa #Cikancung #RKPDesa #MembangunDariDesa

 Apakah Anda ingin saya membuatkan ringkasan dari artikel ini atau artikel serupa untuk desa/kecamatan lain?

Read More

Mandalasari Siap Songsong 2027: Musyawarah RKPDES Hasilkan Rencana Pembangunan Krusial!

 Mandalasari Siap Songsong 2027: Musyawarah RKPDES Hasilkan Rencana Pembangunan Krusial!

​CIKANCUNG, KAB. BANDUNG – Desa Mandalasari, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, kembali menunjukkan komitmen kuatnya terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam menentukan arah pembangunan desa. Hal ini terwujud melalui pelaksanaan Musyawarah Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKPDes) untuk tahun anggaran 2027 yang digelar sukses di Aula Desa Mandalasari.

​Acara yang dihadiri oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, Karang Taruna, serta perwakilan dari setiap Rukun Warga (RW) ini menjadi forum strategis untuk menyinkronkan aspirasi warga dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam perencanaan jangka menengah desa.

​Menerjemahkan Aspirasi Menjadi Program Nyata

​Kepala Desa Mandalasari, Bapak [Sebutkan Nama Kepala Desa, jika ada], dalam sambutannya menekankan pentingnya RKPDes sebagai dokumen acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik.

​“RKPDes 2027 adalah cerminan dari kebutuhan riil masyarakat Mandalasari. Melalui musyawarah ini, kita memastikan setiap usulan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal, dapat terakomodasi dan diprioritaskan secara bijak. Ini bukan hanya dokumen, tapi janji kita kepada masyarakat,” ujarnya.

​Pembahasan berlangsung dinamis, dengan fokus utama pada pemetaan usulan prioritas yang bersumber dari musyawarah tingkat RW (Musrenbangdes). Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian antara lain:

1. ​Penguatan Infrastruktur Dasar: Usulan perbaikan jalan lingkungan dan saluran air di beberapa titik rawan banjir menjadi agenda mendesak dalam DU RKPDes.
2. 
   
3. ​Peningkatan Ekonomi Kreatif: Program pelatihan kewirausahaan untuk pemuda dan ibu-ibu PKK serta dukungan untuk UMKM lokal didorong kuat sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
4. 
   
5. ​Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Pengadaan fasilitas pendukung di Posyandu dan kegiatan sosialisasi kesehatan preventif dimasukkan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) desa.

​Sinergi dan Kolaborasi untuk Masa Depan

​Ketua BPD Desa Mandalasari, [Sebutkan Nama Ketua BPD, jika ada], mengapresiasi tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang hadir. “Antusiasme warga dalam menyampaikan usulan membuktikan bahwa masyarakat Mandalasari peduli terhadap masa depan desanya. Tugas kita bersama, antara Pemerintah Desa dan BPD, adalah mengawal dan memastikan program-program ini terealisasi tepat sasaran,” katanya.

​Musyawarah ini berhasil menyepakati Rancangan RKPDes 2027 yang memuat program-program prioritas hasil saringan DU RKPDes, yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi dokumen resmi RKPDes Desa Mandalasari. Langkah ini merupakan fondasi penting dalam menyongsong tahun anggaran 2027 dengan harapan terciptanya Desa Mandalasari yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

​

#MandalasariMaju #RKPDes2027 #BandungBedas #PembangunanDesa #CikancungLuarBiasa #MusyawarahKrusial #DesaMandiri

Read More