Warga Antusias! Desa Cikasungka Matangkan Program Unggulan 2025 Melalui Musrenbang

 Warga Antusias! Desa Cikasungka Matangkan Program Unggulan 2025 Melalui Musrenbang

 Cikancung, Kabupaten Bandung – Semangat partisipasi warga mewarnai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) Desa Cikasungka, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) untuk Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Desa Cikasungka ini menjadi forum krusial untuk menjaring aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan yang paling mendesak bagi kemajuan desa.

 Musrenbang ini dihadiri oleh Kepala Desa Cikasungka H.Yusuf Sidiono, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua RT/RW, Karang Taruna, serta delegasi dari berbagai kelompok masyarakat lainnya. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan komitmen Desa Cikasungka untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

 Kepala Desa Cikasungka,H.Yusuf Sudiono - , dalam sambutannya menekankan pentingnya Musrenbang sebagai tahapan awal dan fundamental dalam perencanaan pembangunan. "Musrenbang ini bukan sekadar rutinitas, tetapi adalah wadah sah bagi seluruh elemen masyarakat untuk menentukan arah desa kita ke depan. Setiap usulan yang masuk akan kita pertimbangkan dengan cermat dan disesuaikan dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran," ujarnya.

 Infrastruktur dan Pemberdayaan Jadi Sorotan Utama

 Berdasarkan diskusi yang hangat dan konstruktif, beberapa usulan pembangunan mengemuka menjadi fokus utama untuk tahun 2025. Prioritas utama masih berkisar pada peningkatan infrastruktur dasar, seperti perbaikan jalan lingkungan, saluran drainase, serta penyediaan fasilitas air bersih di beberapa wilayah yang masih membutuhkan.

 Selain itu, usulan yang kuat juga datang dari sektor ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat potensi yang ada, beberapa program pelatihan keterampilan, penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Cikasungka menjadi perhatian serius. Hal ini sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Bandung yang fokus pada peningkatan daya saing daerah.

 Harapan Besar dari Warga

 Perwakilan BPD, Bapak Kurnia, menyampaikan harapannya agar hasil Musrenbang Desa Cikasungka ini dapat dikawal hingga tingkat kecamatan dan kabupaten. "Kami berharap usulan-usulan strategis yang telah disepakati bersama ini dapat terakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung 2025. Pembangunan yang berkelanjutan harus dimulai dari perencanaan yang matang di tingkat desa," kata beliau.

 Semua usulan yang disepakati dalam Musrenbang ini akan segera diinput melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai data awal perencanaan. Musrenbang Desa Cikasungka 2025 ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan yang menjadi dokumen resmi penetapan prioritas kegiatan pembangunan desa untuk tahun mendatang.

 #CikasungkaMaju #Musrenbang2025 #KabupatenBandung #PembangunanDesa #Cikancung #RKPDesa #MembangunDariDesa

 Apakah Anda ingin saya membuatkan ringkasan dari artikel ini atau artikel serupa untuk desa/kecamatan lain?

Read More

Mandalasari Siap Songsong 2027: Musyawarah RKPDES Hasilkan Rencana Pembangunan Krusial!

 Mandalasari Siap Songsong 2027: Musyawarah RKPDES Hasilkan Rencana Pembangunan Krusial!

​CIKANCUNG, KAB. BANDUNG – Desa Mandalasari, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, kembali menunjukkan komitmen kuatnya terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam menentukan arah pembangunan desa. Hal ini terwujud melalui pelaksanaan Musyawarah Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKPDes) untuk tahun anggaran 2027 yang digelar sukses di Aula Desa Mandalasari.

​Acara yang dihadiri oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, Karang Taruna, serta perwakilan dari setiap Rukun Warga (RW) ini menjadi forum strategis untuk menyinkronkan aspirasi warga dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam perencanaan jangka menengah desa.

​Menerjemahkan Aspirasi Menjadi Program Nyata

​Kepala Desa Mandalasari, Bapak [Sebutkan Nama Kepala Desa, jika ada], dalam sambutannya menekankan pentingnya RKPDes sebagai dokumen acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik.

​“RKPDes 2027 adalah cerminan dari kebutuhan riil masyarakat Mandalasari. Melalui musyawarah ini, kita memastikan setiap usulan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal, dapat terakomodasi dan diprioritaskan secara bijak. Ini bukan hanya dokumen, tapi janji kita kepada masyarakat,” ujarnya.

​Pembahasan berlangsung dinamis, dengan fokus utama pada pemetaan usulan prioritas yang bersumber dari musyawarah tingkat RW (Musrenbangdes). Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian antara lain:

1. ​Penguatan Infrastruktur Dasar: Usulan perbaikan jalan lingkungan dan saluran air di beberapa titik rawan banjir menjadi agenda mendesak dalam DU RKPDes.
2. 
   
3. ​Peningkatan Ekonomi Kreatif: Program pelatihan kewirausahaan untuk pemuda dan ibu-ibu PKK serta dukungan untuk UMKM lokal didorong kuat sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
4. 
   
5. ​Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Pengadaan fasilitas pendukung di Posyandu dan kegiatan sosialisasi kesehatan preventif dimasukkan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) desa.

​Sinergi dan Kolaborasi untuk Masa Depan

​Ketua BPD Desa Mandalasari, [Sebutkan Nama Ketua BPD, jika ada], mengapresiasi tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang hadir. “Antusiasme warga dalam menyampaikan usulan membuktikan bahwa masyarakat Mandalasari peduli terhadap masa depan desanya. Tugas kita bersama, antara Pemerintah Desa dan BPD, adalah mengawal dan memastikan program-program ini terealisasi tepat sasaran,” katanya.

​Musyawarah ini berhasil menyepakati Rancangan RKPDes 2027 yang memuat program-program prioritas hasil saringan DU RKPDes, yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi dokumen resmi RKPDes Desa Mandalasari. Langkah ini merupakan fondasi penting dalam menyongsong tahun anggaran 2027 dengan harapan terciptanya Desa Mandalasari yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

​

#MandalasariMaju #RKPDes2027 #BandungBedas #PembangunanDesa #CikancungLuarBiasa #MusyawarahKrusial #DesaMandiri

Read More

Bantuan Tunai Langsung Mengalir ke 37 Keluarga di Gunung Leutik: Senyum Harapan dari Dana Desa Tahap 2!

Ciparay, Kabupaten Bandung – Sebanyak 37 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat di Desa Gunung Leutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, merasakan kelegaan dan sukacita setelah resmi menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 2. Penyaluran bantuan ini dilaksanakan dengan tertib dan transparan di Kantor Desa Gunung Leutik pada hari Rabu,18 November 2025.

​Penyaluran BLT Dana Desa ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Desa Gunung Leutik dalam memastikan jaring pengaman sosial tetap tersedia bagi warganya yang paling membutuhkan. Ke-37 penerima manfaat ini merupakan kelompok rentan yang telah melalui proses verifikasi ketat untuk memastikan dana tersalurkan tepat sasaran.

​Kepala Desa Gunung Leutik,Bp. Agus Hamdani,S.Ip.dalam sambutannya menekankan pentingnya akuntabilitas dan pemerataan. "Setiap rupiah dari Dana Desa yang dialokasikan melalui ADD Tahap 2 ini adalah hak masyarakat, dan kami pastikan diserahkan langsung tanpa potongan. Ini adalah upaya kita bersama untuk meringankan beban hidup, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini," tegasnya.

​Suasana haru menyelimuti momen penyerahan, di mana protokol kesehatan tetap diterapkan secara disiplin. Bagi sebagian besar penerima, dana tunai ini sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan pokok, modal usaha kecil, atau biaya pendidikan anak.

​Salah satu penerima manfaat, yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian, menyampaikan rasa terima kasihnya. "Bantuan ini sangat membantu. Uang ini akan saya gunakan untuk membeli kebutuhan dapur dan sisa sedikit untuk menambah modal jualan. Kami bersyukur, pemerintah desa sangat peduli," ungkapnya dengan mata berkaca-kaca.

​Pemerintah Desa Gunung Leutik berharap agar BLT dari ADD Tahap 2 ini dapat menjadi stimulus kecil yang membantu memulihkan daya beli dan menggerakkan roda perekonomian di tingkat rumah tangga. Pihak desa berkomitmen untuk terus menjalankan program-program berbasis kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat hingga akhir tahun anggaran.

#BLTDanaDesa #GunungLeutik #Ciparay #ADDTahap2 #BantuanSosial #KesejahteraanDesa #KabupatenBandung #DanaDesaTepatSasaran

Read More

CILULUK MENYUSUN MASA RKP 2026, FOKUS INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI LOKAL

Ciluluk Menyusun Masa Depan: Kepala Desa Pimpin Musrenbang RKP 2026, Fokus Infrastruktur dan Ekonomi Lokal

 CIKANCUNG, Kab. Bandung – Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, telah menggelar agenda penting tahunan mereka: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026. Pertemuan yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan desa ini menjadi tonggak penentu arah pembangunan Ciluluk di tahun mendatang.

 Musrenbang yang berlangsung di Aula Desa Ciluluk ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Ciluluk dan dihadiri oleh Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan dari setiap RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan, pemuda, serta unsur kelembagaan desa lainnya.

 Dalam sambutannya, Kepala Desa Ciluluk menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh warga untuk memastikan bahwa program yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan prioritas masyarakat.

 "Musrenbang ini bukan hanya sekadar forum formalitas. Ini adalah ruang bagi kita untuk bermufakat, menentukan jalan mana yang terbaik untuk Ciluluk. Setiap usulan yang masuk akan kita pilah dan prioritaskan, terutama yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan warga dan penguatan ekonomi," ujar beliau.

 Prioritas Pembangunan 2026

 Berdasarkan hasil musyawarah, disepakati bahwa fokus utama RKPDes 2026 Desa Ciluluk akan terbagi dalam dua bidang utama:

 Penguatan Infrastruktur Dasar: Prioritas dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan, drainase, serta fasilitas air bersih di beberapa titik strategis yang masih memerlukan penanganan.

 Peningkatan Ekonomi dan SDM: Program pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan untuk pemuda dan kaum ibu, serta penguatan sektor UMKM lokal menjadi fokus. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa.

 Sekretaris Desa menambahkan bahwa proses perencanaan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel, mulai dari pendataan usulan di tingkat dusun hingga penetapan akhir di Musrenbang.

 Acara Musrenbang diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan oleh Kepala Desa, perwakilan BPD, dan perwakilan delegasi masyarakat. Berita acara ini menjadi dasar resmi penyusunan RKPDes 2026 yang akan dilanjutkan ke tahapan Musrenbang Kecamatan untuk diselaraskan dengan program pembangunan daerah.

 Diharapkan, dengan semangat gotong royong dan perencanaan yang matang, Desa Ciluluk dapat merealisasikan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.

 #MusrenbangCiluluk2026

#BandungJuaraDesaMembangun

#CikancungMaju

#PerencanaanPartisipatif

#DesaCiluluk

Read More

Mendorong Inovasi Pengawasan Daerah: Hj. Tia Fitriani Tegaskan Potensi Perempuan sebagai Kunci Keberhasilan Pembangunan

​IBUN, KAB. BANDUNG — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Dra. Hj. Tia Fitriani, menggelar agenda pengawasan yang berfokus pada peran strategis perempuan dalam menentukan keberhasilan pembangunan di tingkat pemerintah daerah. Acara penting ini dilangsungkan di Desa Lampegan, Kecamatan Ibun, dan turut dihadiri langsung oleh Kepala Desa setempat, Bapak Sutar.

​Dalam sesi dialog yang hangat, Hj. Tia Fitriani menyoroti bahwa perempuan memiliki potensi luar biasa untuk menjadi individu yang berhasil, tidak hanya dalam karir profesional tetapi juga dalam pengawasan dan perencanaan kebijakan publik di daerah.

​“Pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah akan jauh lebih efektif jika melibatkan perspektif perempuan. Mereka membawa kepekaan, ketelitian, dan perhatian terhadap detail yang seringkali krusial dalam menentukan kualitas kebijakan publik,” ujar Hj. Tia Fitriani di hadapan peserta.

​Perempuan sebagai Agen Perubahan Desa

​Kepala Desa Lampegan, Bapak Sutar, menyambut baik inisiatif ini. Beliau menekankan bahwa kolaborasi antara legislatif dan pemerintah desa, dengan menempatkan perempuan di garis depan, adalah langkah progresif.

​“Di Desa Lampegan, kami menyaksikan sendiri bagaimana peran ibu-ibu PKK, kader posyandu, dan tokoh masyarakat perempuan sangat vital dalam memastikan program desa tepat sasaran. Mereka adalah mata dan telinga yang efektif dalam pengawasan di tingkat paling bawah,” kata Bapak Sutar.

​Hj. Tia Fitriani, yang dikenal aktif mengadvokasi isu-isu pemberdayaan perempuan, juga memaparkan data statistik yang menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung, yang membuktikan potensi ekonomi mereka.

​Agenda Pengawasan Berbasis Gender

​Agenda pengawasan yang dilakukan Hj. Tia Fitriani ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran dan program pemerintah daerah sudah responsif terhadap kebutuhan gender.

​“Kita tidak hanya berbicara tentang kuantitas keterlibatan, tetapi kualitas keberhasilan. Program pemerintah harus mampu menjembatani kesenjangan dan memberikan peluang yang setara, sehingga setiap perempuan di Kabupaten Bandung berpotensi penuh menjadi orang yang berhasil dan berkontribusi besar bagi daerahnya,” pungkasnya.

​Kegiatan ini diakhiri dengan komitmen bersama antara DPRD Provinsi Jabar, Pemerintah Desa Lampegan, dan masyarakat untuk terus mendorong kebijakan yang pro-perempuan, menjadikan potensi perempuan sebagai motor penggerak pembangunan daerah yang inovatif dan berkelanjutan.

​Apakah Anda ingin artikel ini disesuaikan lagi, atau apakah ada detail spesifik lain yang ingin Anda tambahkan?

Read More

 Cihuy! Warga Ciluluk Ketiban Rezeki Akhir Tahun, BLT Dana Desa Cair Tuntas!

​Cikancung, 13 November 2025 — Kabar gembira datang dari Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung! Hari ini, Pemerintah Desa (Pemdes) Ciluluk sukses merampungkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dananya diambil dari alokasi Dana Desa (DD) untuk tahap pamungkas tahun anggaran 2025.

​Bukan kaleng-kaleng, bantuan ini langsung diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memang sudah ditentukan melalui musyawarah desa. Ini adalah jurus jitu Pemdes Ciluluk agar daya beli warganya tetap terjaga, apalagi menjelang akhir tahun yang biasanya banyak kebutuhan mendesak.

​Penyaluran yang digelar di Aula Desa Ciluluk ini berjalan super tertib. Antrean rapi, administrasi ketat, semua demi memastikan bantuan yang bersumber dari uang rakyat ini nyampe ke tangan yang benar-benar berhak. Total KPM yang menerima BLT DD ini sudah lolos verifikasi dan validasi data berlapis, sesuai aturan main dari Kemendes PDTT. Intinya: tepat sasaran!

​Komitmen Nyata: Dompet Warga Aman!

​Kepala Desa Ciluluk, dalam sambutannya saat penyerahan, menegaskan kalau BLT DD ini adalah prioritas utama. Tujuannya jelas: membantu warga yang paling membutuhkan, seperti keluarga miskin ekstrem, lansia, dan saudara-saudara kita yang sakit menahun/kronis tapi belum dapat bantuan sosial reguler lainnya.

​"Kami harap uang tunai Rp300.000 per bulan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Bapak/Ibu sekalian untuk keperluan pokok keluarga. Lumayan kan, buat nambah-nambah kebutuhan menjelang akhir tahun," ujarnya dengan hangat. "Ini juga bukti kalau penggunaan Dana Desa itu transparan, dan wajib hukumnya dialokasikan buat program perlindungan sosial warga," imbuhnya.

​Sesuai ketentuan, BLT DD 2025 memang disalurkan berkala. Penyaluran hari ini memastikan semua KPM di Ciluluk sudah mengantongi haknya sampai akhir tahun berjalan.

​Dijamin Transparan, Anti Tumpang Tindih!

​Sekretaris Desa Ciluluk menambahkan, daftar penerima BLT ini sudah diospek habis-habisan lewat Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Semua pihak dilibatkan, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, sampai pengurus RT/RW. Jadi, proses penetapannya dijamin transparan dan akuntabel!

​"Setiap receh yang keluar kami catat dan laporkan. Kami juga pastikan tidak ada yang namanya tumpang tindih dengan penerima bansos lain, seperti PKH atau BPNT. Mau lihat daftarnya? Semua terbuka kok, ada di papan informasi desa," tegasnya.

​Dengan tuntasnya penyaluran BLT DD ini, Pemdes Ciluluk optimis stabilitas ekonomi keluarga di desa bisa terjaga, dan roda pemulihan ekonomi masyarakat Ciluluk terus berputar kencang!

​#BLTDanaDesa #CilulukMantap #DanaDesa #BansosCair #WargaBahagia #BandungJuara

Read More

 "Gebyar Kualitas Keluarga": Monitoring Kampung KB Solokan Jeruk, PJ Kades dan BKKBN Perkuat Komitmen Wujudkan Keluarga Sejahtera

 Solokan Jeruk,13 November 2025 – Komitmen Pemerintah Daerah dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pinggiran terus diperkuat. Hal ini terlihat jelas dalam kegiatan Monitoring Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, yang mengusung agenda penting: "Pembekalan Kampung Keluarga Berkualitas."

 Acara yang berlangsung di balai desa setempat tersebut dihadiri langsung oleh Pejabat (PJ) Kepala Desa Ranca Kasumba, perwakilan dari BKKBN, serta seluruh pengurus dan anggota kelompok kegiatan Kampung KB di wilayah tersebut.

 Kegiatan monitoring ini bukan sekadar kunjungan rutin, melainkan sebuah forum strategis untuk mengevaluasi progres program dan memberikan pembekalan mendalam kepada para kader. Dalam sambutannya, PJ Kepala Desa Ranca Kasumba menegaskan pentingnya peran Kampung KB sebagai miniatur pembangunan yang berfokus pada keluarga.

 "Kampung KB adalah ujung tombak kita dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, sehat, dan berkualitas. Dukungan penuh dari semua pihak, terutama BKKBN, sangat kami harapkan agar program-program ini benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya.

 Sementara itu, perwakilan dari BKKBN menekankan bahwa "Pembekalan Kampung Keluarga Berkualitas" ini bertujuan untuk menyegarkan kembali pemahaman para kader mengenai 8 Fungsi Keluarga serta integrasi program lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan.

 Fokus Utama Pembekalan:

 Penguatan Data dan Pencatatan: Pentingnya akurasi data keluarga untuk perencanaan program yang tepat sasaran.

 Peningkatan Kapasitas Kader: Pelatihan praktis dalam fasilitasi Kelompok Binaan Keluarga Balita (BKB), Remaja (BKR), dan Lansia (BKL).

 Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP): Mendorong kemandirian ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan.

 Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif, di mana para peserta berbagi praktik terbaik (best practice) dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Semangat yang terpancar dari para peserta menunjukkan optimisme bahwa Kampung KB Rancakasumba akan terus menjadi percontohan dalam upaya mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya dari tingkat desa.

 **#**RancaKasumba **#**KampungKB **#**SolokanJeruk **#**BKKBN **#**KeluargaBerkualitas **#**MonitoringProgram **#**PembangunanKeluarga

Read More

BREAKING! Renie Rahayu 'Bakar Semangat' Emak-Emak Paseh: Jadi Wanita Hebat, Jangan Cuma di Dapur!

 BREAKING! Renie Rahayu 'Bakar Semangat' Emak-Emak Paseh: Jadi Wanita Hebat, Jangan Cuma di Dapur!

​PASEH, Kab. Bandung – Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu, S.Sos., M.Si., kembali menyapa langsung warganya melalui kegiatan Reses Masa Sidang III di Kecamatan Paseh. Tapi kali ini, agendanya bukan sekadar serap aspirasi biasa, melainkan pesta semangat untuk para perempuan di sana!

​Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh tawa di Balai Desa [Sebutkan salah satu desa di Paseh, misal: Cipaku], Renie Rahayu membawa pesan yang sangat kuat: Sudah saatnya perempuan Kabupaten Bandung mengambil peran lebih aktif, mandiri, dan tidak minder di berbagai sektor.

​"Ibu-ibu, emak-emak yang hadir hari ini, kita semua punya potensi luar biasa. Jangan pernah merasa tugas kita hanya sebatas di dapur dan mengurus anak," ujar Renie dengan nada penuh energi yang langsung disambut tepuk tangan meriah. "Kita harus jadi 'tiang negara' yang tangguh, baik itu di rumah tangga, di lingkungan sosial, maupun di dunia usaha."

​Dorong Kemandirian Ekonomi

​Fokus utama Reses kali ini memang diarahkan untuk mendorong kemandirian, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang banyak digeluti kaum hawa. Renie menekankan pentingnya pelatihan keterampilan dan akses permodalan yang lebih mudah.

​"Saya mencatat, banyak sekali produk lokal dari Paseh yang kualitasnya keren. Tugas kami di DPRD adalah memastikan program bantuan dan pelatihan itu sampai tepat sasaran. Kalau ibunya mandiri secara ekonomi, Insya Allah, keluarganya juga sejahtera," jelasnya.

​Perempuan dan Politik: Jangan Jadi Penonton

​Selain ekonomi, Renie yang dikenal sebagai salah satu figur politik perempuan paling berpengaruh di Kabupaten Bandung, juga mengajak para hadirin untuk lebih peduli terhadap isu-isu publik dan politik.

​"Jangan cuma jadi penonton saat ada Pilkades, Pileg, atau Pilkada. Perempuan harus berani bersuara dan memastikan kebijakan yang dibuat pemerintah itu pro-perempuan dan pro-keluarga," tegasnya.

​Acara Reses ditutup dengan sesi tanya jawab yang interaktif, di mana warga menyampaikan berbagai masukan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan hingga usulan pelatihan menjahit dan membuat kue. Renie Rahayu berjanji akan menindaklanjuti semua aspirasi tersebut melalui fungsi legislasi dan pengawasan DPRD.

​#RenieRahayu #KetuaDPRD #KabupatenBandung #ResesPaseh #PerempuanMandiri #EmakEmakHebat #ViralNews #GoogleNews

Read More

'Rumah Saya Terbuka': Anggota DPRD Renie Rahayu, S.H. Janji Tatap Muka Bulanan dan Prioritaskan Infrastruktur Cibodas

 'Rumah Saya Terbuka': Anggota DPRD Renie Rahayu, S.H. Janji Tatap Muka Bulanan dan Prioritaskan Infrastruktur Cibodas

 SOLOKAN JERUK — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung dari Fraksi PKB, Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.H., menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2025 di GOR Kantor Desa Cibodas, Kecamatan Solokan Jeruk, pada hari Jumat (7/11/2025). Acara ini menjadi momentum penting untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, dengan fokus utama pada perbaikan infrastruktur.

 Reses yang dihadiri oleh Kepala Kecamatan Solokan Jeruk, Kepala Desa, Danramil, Kapolsek, serta puluhan perwakilan Bapak dan Ibu RT/RW, kader, dan tamu undangan ini, menandai pertemuan konsultasi perdana bagi Hj. Renie setelah pelantikannya pada Agustus 2025.

 Dalam sambutannya yang hangat, Hj. Renie Rahayu Fauzi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih mendalam kepada konstituennya. "Setelah Alhamdulillah saya dipercaya menjadi ketua DPRD pada bulan September 2024, ini merupakan reses pertama lagi setelah saya dilantik pada bulan Agustus 2025," ungkapnya. "Terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Cibodas yang kemarin berkat perjuangannya telah mengantarkan saya ke DPRD Kabupaten Bandung. Tanpa bantuan Desa Cibodas, mungkin saya tidak bisa dilantik kemarin."

 Komunikasi Prioritas, Infrastruktur Mendesak

 Ditemui usai acara, Anggota DPRD Dapil 5 tersebut menegaskan bahwa Desa Cibodas adalah "desa saya," dan komitmen untuk menjaga komunikasi yang baik adalah kunci. Ia berhasil mengumpulkan seluruh elemen masyarakat, dari RT/RW, BPD, LPMD, hingga Ibu-Ibu Kader, dengan satu tujuan: menyelesaikan permasalahan yang ada.

 “Target saya bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga komunikasi yang baik, menjalin komunikasi yang baik, agar permasalahan yang ada di Desa Cibodas seperti ada jalan yang sampai sekarang masih jelek, terus kebutuhan masyarakat yang memang banyak terkait transportasi, rutilahu, ini bisa direalisasikan,” tegasnya.

 Bahas Jalan Kabupaten dengan PUTR

 Hj. Renie Rahayu secara spesifik menyoroti sektor infrastruktur sebagai aspirasi yang paling diprioritaskan. Kondisi jalan kabupaten yang tidak layak di beberapa wilayah Jawa Barat, termasuk di kawasan Cibodas, menjadi perhatian utamanya.

 "Untuk aspirasi yang diprioritaskan mungkin infrastruktur yah. Karena kita tahu sendiri bahwa di Jawa Barat ini memang wilayahnya lumayan luas, ada beberapa jalan kabupaten yang memang masih tidak layak," jelasnya. Ia berjanji akan segera membahas temuan ini bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung, guna memastikan perbaikan jalan di Desa Cibodas dapat segera dilaksanakan.

 Menutup wawancaranya, ia menyampaikan janji untuk membuka pintu komunikasi selebar-lebarnya. "Mudah-mudahan kita bisa bertemu, sharing, duduk bersama minimal itu sebulan sekali lah Pak RW RT. Komunikasi bersama saya, rumah saya terbuka untuk mereka karena saya adalah warga sini," tutupnya, seraya berharap wilayah Desa Cibodas benar-benar bisa tertata dengan baik sesuai harapan masyarakat.

 #DPRDBandung #Reses2025 #PKB #InfrastrukturCibodas #SolokanJeruk #AspirasiMasyarakat

Read More

Bukan Cuma Ngomongin Jalan! Kang Haji Firman (MBA) Bongkar Jurus Dapur Ekonomi Warga Panyeweyan di Reses Golkar!

 Bukan Cuma Ngomongin Jalan! Kang Haji Firman (MBA) Bongkar Jurus Dapur Ekonomi Warga Panyeweyan di Reses Golkar!

 BANDUNG - Warga Panyeweyan, Kabupaten Bandung, baru-baru ini kedatangan tamu istimewa, yaitu H. Firman B. Sumantri, M.B.A., anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Golkar, yang menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2025.

 Beda dari reses pada umumnya, suasana di Panyeweyan kemarin terasa seperti seminar bisnis dadakan! Kenapa? Karena Kang Haji Firman ini kan bergelar Master of Business Administration (M.B.A.), jadi obrolannya banyak nyerempet ke soal duit dan cara muterin duit.

 "Saya hadir di sini untuk mendengar, tapi juga untuk berbagi. Jangan cuma fokus ke aspal dan gorong-gorong saja, Bapak-Ibu. Kita harus punya mindset bagaimana uang itu bisa berputar lebih cepat di Panyeweyan ini," kata Kang Haji Firman yang langsung disambut tepuk tangan meriah.

 Warga 'Nembak' Soal Modal dan Pelatihan

 Melihat Kang Haji Firman yang berlatar belakang ekonomi, warga Panyeweyan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Curhatan yang masuk kali ini bukan hanya soal lampu jalan, tapi lebih spesifik ke urusan 'dapur' rumah tangga dan desa:

 Akses Modal UMKM: Keluhan paling dominan datang dari ibu-ibu yang punya usaha rumahan (UMKM), seperti makanan ringan atau kerajinan. Mereka butuh akses modal yang lebih mudah tanpa bunga mencekik.

 Manajemen BUMDes: Warga dan perangkat desa ingin tahu bagaimana cara mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar lebih profesional dan bisa mendatangkan keuntungan nyata bagi desa, bukan sekadar papan nama.

 Pelatihan Digital: Para pemuda menagih janji pelatihan digital dan pemasaran online agar produk lokal Panyeweyan bisa dikenal lebih luas.

 Jurus Jitu 'Anak MBA' untuk Panyeweyan

 Menanggapi permintaan tersebut, Kang Haji Firman tidak hanya berjanji, tapi langsung memaparkan strategi yang to the point. Beliau menegaskan bahwa sebagai kader Golkar, fokus pembangunan haruslah merata, termasuk penguatan ekonomi akar rumput.

 "Catat ya! Saya akan kawal alokasi dana untuk program pelatihan kewirausahaan dan dana bergulir tanpa agunan yang bisa diakses oleh UMKM di Panyeweyan. Kita butuh pelatihan bukan cuma teori, tapi yang langsung praktik dan bisa jual. Soal BUMDes, kita akan siapkan pendampingan manajemen agar tata kelolanya kayak perusahaan profesional," tegas Kang Haji Firman.

 Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara program dewan dan Pemda. Menurutnya, Reses ini bukan akhir, tapi awal dari langkah-langkah konkret untuk menyejahterakan warga.

 Reses Golkar di Panyeweyan ini sukses memberikan angin segar. Warga merasa mendapatkan pencerahan, tidak hanya solusi infrastruktur, tetapi juga 'vitamin' untuk menguatkan ekonomi lokal. Pulang dari reses, warga Panyeweyan kini punya harapan baru: ekonomi gaspol, dompet makin tebal!

Read More

Tiga Hari Usai Curhat PJU ke Dewan: Warga Jelegong Mulai Deg-Degan, Akankah Janji Perbaikan Jalan Tancap Gas?

Tiga Hari Usai Curhat PJU ke Dewan: Warga Jelegong Mulai Deg-Degan, Akankah Janji Perbaikan Jalan Tancap Gas?

​BANDUNG – Tiga hari sudah berlalu sejak Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Gerindra, Bapak Dedi Saepudin Rohman, S.H., menggelar Reses Sidang I Tahun 2025 di Desa Jelegong, Rancaekek. Dalam pertemuan hangat tersebut, aspirasi utama warga soal Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati dan kondisi jalan yang butuh perbaikan langsung ditampung.

​Kini, warga Jelegong memasuki fase "menunggu realisasi". Harapan besar menggantung, mengingat Pak Dedi menjanjikan aspirasi tersebut akan segera disampaikan dan diupayakan untuk ditindaklanjuti tanpa menunda-nunda.

​Status "Tancap Gas" Administrasi

​Menurut informasi yang dihimpun, tim dari Anggota DPRD Dedi Saepudin Rohman dikabarkan memang langsung tancap gas memproses catatan aspirasi yang masuk. Fokus utama saat ini adalah memastikan proposal perbaikan PJU dan jalan masuk ke dinas terkait, seperti Dinas PUPR atau Dinas Perhubungan, untuk penganggaran.

​"Masyarakat berharap prosesnya tidak lama. Kalau urusan administrasi bisa ngebut, semoga realisasi fisiknya juga cepat," ujar salah satu tokoh masyarakat Jelegong yang enggan disebut namanya, Kamis (7/11).

​Ketidaknyamanan akibat PJU yang mati memang menjadi isu krusial. Bukan hanya soal estetika, tetapi juga berkaitan langsung dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), terutama di malam hari.

​Warga Berharap Bukan Sekadar "Janji Manis" Reses

​

Kepala Desa Jelegong, Bapak Anen, sebelumnya sudah menyampaikan rasa terima kasihnya karena aspirasi warga sudah mulai ditindaklanjuti. Namun, ia kembali menekankan agar aspirasi yang baru, khususnya terkait PJU dan perbaikan jalan, segera direspons oleh pemerintah.

​"Kami tahu ini proses, tapi semangat dari reses kemarin yang menjanjikan tindak lanjut cepat, itulah yang kami pegang. Kalau PJU menyala dan jalan mulus, aktivitas ekonomi warga pasti lebih lancar," kata seorang ibu rumah tangga yang rumahnya dekat dengan jalan yang dikeluhkan.

​Publik Desa Jelegong kini menantikan langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Reses sebagai jembatan aspirasi sudah terlaksana, kini saatnya melihat sejauh mana komitmen dewan dan pemerintah daerah untuk mengubah "curhatan" warga menjadi kenyataan di hari-hari berikutnya.

Read More

Gaspol! Toni Permana 'Jemput Bola' ke Warga, Tiga Isu Ini Langsung Ditagih Warga di Reses NasDem! (Siap Dikawal Sampai Tuntas)

 Gaspol! Toni Permana 'Jemput Bola' ke Warga, Tiga Isu Ini Langsung Ditagih Warga di Reses NasDem! (Siap Dikawal Sampai Tuntas)

 BANDUNG - Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai NasDem, Toni Permana, S.H., 

baru-baru ini bikin heboh di wilayah Ciparay saat menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2025. Sesuai dengan semangat 'Gerakan Perubahan' partainya, reses Kang Toni ini terasa energik, cepat, dan fokus mencari solusi, bukan sekadar janji.

 Dikenal sebagai anggota dewan yang muda dan berlatar belakang pendidikan hukum, Kang Toni ingin memastikan bahwa aspirasi warga di dapilnya bisa dikawal secara legal dan administratif tanpa pake lama.

 "Saya datang ke sini bukan mau dengerin pidato, tapi mau dengar suara asli Bapak-Ibu semua. Saya mau memastikan, kalau ada masalah, kita carikan solusi yang cepat dan sesuai aturan. Jadi, jangan sungkan! Anggap saya tetangga yang lagi ngopi bareng," ujar Kang Toni dengan gaya santai.

 Tiga Isu Krusial yang Langsung 'Ditembak' Warga

 Dalam sesi tanya jawab, warga terlihat sangat antusias dan langsung menyampaikan tiga isu utama yang mereka anggap paling mendesak:

 Jalan Lingkungan dan Penerangan: Ini jadi keluhan klasik tapi paling penting. Warga menyoroti jalan-jalan gang yang rusak dan minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sering memicu rasa tidak aman di malam hari.

 Permodalan UMKM dan Koperasi: Banyak pelaku usaha mikro yang berharap ada program khusus dari Pemda untuk mendapatkan modal ringan dan pelatihan pemasaran digital. Mereka ingin usahanya naik kelas.

 Birokrasi Pelayanan Publik: Mengingat Kang Toni bergelar S.H., beberapa warga curhat soal kesulitan mengurus dokumen penting, dari KTP, KK, hingga perizinan. Mereka berharap birokrasi bisa lebih cepat dan friendly.

 Janji Kang Toni: "Gas Sampai Tuntas!"

 Menanggapi keluhan soal birokrasi dan legalitas, Kang Toni Permana menekankan pentingnya transparansi. Ia berjanji akan menggunakan posisinya di DPRD untuk menekan dinas-dinas terkait agar memangkas prosedur yang tidak perlu.

 "Kalau urusan perizinan KTP atau KK masih ribet, itu artinya pelayanan kita gagal. Saya akan kawal ini di Komisi. Kita harus dorong pelayanan yang digital dan cepat. Prinsipnya, kalau bisa selesai hari ini, kenapa harus besok? Gas sampai tuntas!" tegas Kang Toni, menggunakan istilah yang populer di kalangan muda.

 Untuk masalah infrastruktur, Kang Toni berjanji akan memprioritaskan usulan PJU dan perbaikan jalan lingkungan yang kondisinya paling parah, memastikan masuk dalam APBD perubahan tahun ini.

 Reses Toni Permana ini menjadi bukti bahwa semangat 'Gerakan Perubahan' yang diusung NasDem bukan sekadar jargon. Warga pulang dengan optimisme baru, yakin bahwa aspirasi mereka akan dikawal oleh wakil rakyat yang gesit dan siap "Gaspol" di Gedung Dewan.

Read More

Gak Ada Jarak! Kang Yayat 'Banteng' PDIP Ngopi Bareng Warga Sukarame, Curhatan Sampai ke Urusan Lapangan Bola!

 Gak Ada Jarak! Kang Yayat 'Banteng' PDIP Ngopi Bareng Warga Sukarame, Curhatan Sampai ke Urusan Lapangan Bola!

 BANDUNG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Dapil 6, Yayat Sumirat, S.H., baru-baru ini bikin heboh di Desa Sukarame. Kenapa heboh? Karena reses Masa Sidang I Tahun 2025 yang diadakannya jauh dari kesan formal dan kaku, malah lebih mirip acara ngopi dan ngobrol santai ala tetangga!

 Dihadiri langsung oleh Kepala Desa Sukarame, acara ini jadi ajang silaturahmi yang benar-benar cair. Kang Yayat, yang mewakili 'Banteng Moncong Putih' di DPRD, sengaja memilih pendekatan kekeluargaan agar warga tidak sungkan menyampaikan unek-unek yang selama ini mengganjal.

 "Saya datang ke sini bukan mau ceramah atau pidato. Saya ke sini mau dengar suara rakyat. Saya ini kepanjangan lidah Bapak-Ibu di Gedung Dewan. Jadi, jangan malu-malu. Keluhkan saja, mulai dari jalan bolong sampai soal iuran RT!" canda Kang Yayat yang langsung disambut tawa renyah warga.

 Dari Jalan Rusak Sampai Nasib Pemuda

 Meskipun suasananya santai, curhatan yang masuk tetap serius dan krusial. Kepala Desa Sukarame pun ikut mendampingi untuk memastikan semua masalah terpetakan dengan baik. Beberapa topik yang paling hangat dibahas antara lain:

 Infrastruktur Ringan tapi Mendesak: Banyak warga yang mengeluhkan perbaikan jalan lingkungan (gang) yang sudah lama diusulkan tapi belum terealisasi, serta masalah saluran air yang sering mampet.

 Fasilitas Olahraga Pemuda: Para pemuda setempat curhat soal minimnya perhatian terhadap fasilitas olahraga. Mereka berharap ada bantuan untuk merenovasi lapangan serbaguna yang kondisinya sudah memprihatinkan agar kegiatan positif bisa terus berjalan.

 Kesejahteraan Lansia: Aspirasi juga datang dari para ibu-ibu yang meminta agar program bantuan sosial, khususnya untuk warga lanjut usia (lansia) dan kelompok rentan, bisa lebih tepat sasaran dan rutin.

 Janji Yayat: "Semua Harus Diperjuangkan!"

 Kang Yayat Sumirat, yang latar belakangnya juga di bidang hukum (S.H.), memastikan bahwa semua keluhan yang masuk akan menjadi 'pekerjaan rumah' utama yang harus ia perjuangkan di parlemen.

 "Sesuai nama partai kami, PDI Perjuangan, saya akan berjuang habis-habisan untuk menindaklanjuti ini. Urusan lapangan bola itu penting! Kalau pemuda sibuk berolahraga, lingkungan kita jadi aman. Itu investasi masa depan," tegasnya.

 Beliau juga berjanji akan mengawal secara detail proses penganggaran untuk perbaikan infrastruktur ringan di Sukarame, memastikan dana yang turun benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga.

 Reses Kang Yayat di Sukarame membuktikan bahwa politik sejatinya adalah tentang melayani dan mendengarkan. Dengan ngopi bareng, jarak antara dewan dan rakyat pun hilang, membuat aspirasi mengalir deras dan transparan!

Read More

HEBOH! Wakil Bupati Bandung 'Jemput Bola' di Reses Dr. Praniko: Warga Cimekar Langsung Dapat Jaminan Ini!

 HEBOH! Wakil Bupati Bandung 'Jemput Bola' di Reses Dr. Praniko: Warga Cimekar Langsung Dapat Jaminan Ini!

 BANDUNG - Desa Cimekar, Kecamatan  Cileunyi, Kabupaten Bandung mendadak jadi pusat perhatian. Pasalnya, kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025 yang diadakan anggota DPRD Fraksi Gerindra Dapil 3, Dr. Praniko Imam Sagita, S.H., M.H., dihadiri langsung oleh pejabat kelas A: Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb!

 Acara yang dipandu langsung oleh Kepala Desa Cimekar, Bapak Iwan Darmawan, ini benar-benar terasa istimewa. Biasanya reses hanya dihadiri anggota dewan dan jajaran desa, tapi kali ini warga Cimekar bisa curhat langsung ke dua pucuk pimpinan sekaligus: wakil dari legislatif (Kang Praniko) dan wakil dari eksekutif (Wabup Ali Syakieb).

 "Ini momen langka, Bapak-Ibu. Kita punya Kang Praniko yang ahli hukum dan siap mengawal dari sisi Perda, dan hari ini kita kedatangan langsung Bapak Wakil Bupati yang siap mengawal dari sisi anggaran dan eksekusi. Jadi, curhatnya harus yang tuntas ya!" buka Kades Iwan Darmawan yang disambut gelak tawa warga.

 Warga Tak Sungkan, Curhat Langsung ke Wabup!

 Suasana yang santai membuat warga tidak lagi canggung. Mereka memanfaatkan kehadiran Wakil Bupati untuk menyampaikan keluhan yang butuh penanganan super cepat dan anggaran besar.

 Keluhan yang paling mendominasi di Cimekar ternyata masih berkutat pada masalah infrastruktur dan tata ruang, seperti:

 Drainase Total: Warga meminta agar sistem drainase di beberapa RW diperbaiki secara total, karena sedikit hujan saja bisa membuat jalanan becek dan banjir lokal.

 Sertifikasi dan Legalitas Aset: Mengingat latar belakang Kang Praniko sebagai doktor hukum, warga banyak bertanya soal percepatan pengurusan sertifikat tanah dan bagaimana mengatasi masalah legalitas aset warisan.

 Akses Program Pemda: Permintaan agar program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk pemuda dan UMKM, bisa lebih mudah diakses tanpa birokrasi yang panjang.

 Kang Praniko Ajak Wabup "Eksekusi Cepat"

 Melihat tumpukan keluhan, Dr. Praniko Imam Sagita menegaskan bahwa kehadirannya bersama Wakil Bupati adalah sinyal komitmen kolaborasi yang serius.

 "Ini namanya 'jemput bola' yang sesungguhnya. Kalau cuma saya yang dengar, nanti prosesnya harus saya sampaikan ke Pemda. Tapi karena hari ini Bapak Wakil Bupati hadir, artinya janji dan solusi hari ini bisa langsung kita kawal bareng-bareng untuk segera dieksekusi," ujar Kang Praniko.

 Respons dari Wakil Bupati Ali Syakieb pun tak kalah tegas. Beliau memastikan bahwa semua masukan dari Cimekar akan menjadi prioritas.

 "Semua aspirasi yang butuh anggaran, terutama soal drainase dan infrastruktur dasar, akan saya pastikan masuk dalam perencanaan dan segera dieksekusi di tahun ini juga. Kami datang ke sini untuk memberikan jaminan bahwa Pemkab Bandung serius melayani rakyat. Terima kasih Kang Praniko sudah memfasilitasi pertemuan penting ini," tutup Wabup Ali Syakieb.

 Reses di Cimekar ini sukses besar, membuktikan bahwa sinergi antara DPRD dan Pemkab Bandung berjalan optimal, membuat harapan warga berpotensi menjadi kenyataan lebih cepat!

Read More

"Pak Dewan" Gerindra Dapil 4 Digeruduk Warga Jelegong, Curhatan PJU dan Jalan Rusak Langsung Ditampung!

"Pak Dewan" Gerindra Dapil 4 Digeruduk Warga Jelegong, Curhatan PJU dan Jalan Rusak Langsung Ditampung!

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung kembali "turun gunung" menyerap aspirasi warga. Kali ini, giliran Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, yang kedatangan Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Dapil 4, Bapak Dedi Saepudin Rohman, S.H., dalam agenda Reses Sidang I Tahun 2025.

​Acara yang digelar di Gedung Serbaguna Desa Jelegong ini berlangsung santai namun serius. Dihadiri lengkap mulai dari Kepala Desa Jelegong Bapak Anen, para tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga perangkat keamanan setempat seperti Babinsa Pelda Raji dan Bhabinkamtibmas Aipda Deden.

​Warga Sudah Rasakan Manfaat, Tapi...

​Kepala Desa Jelegong, Bapak Anen, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi. Ia menyebut, aspirasi yang sudah dititipkan ke "Pak Dewan" Dedi ini sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh warga. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua LPMD, H. Atep, yang berterima kasih dan mempersilakan masyarakat untuk langsung "curhat" terkait pembangunan desa.

​Nah, sesi yang paling ditunggu-tunggu adalah saat warga secara terbuka menyampaikan unek-unek mereka. Aspirasi yang paling banyak disorot adalah mengenai perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU), kondisi drainase yang mampet, dan perbaikan jalan di wilayah Jelegong yang mulai rusak.

​Janji "Pak Dewan": Aspirasi Jelas Langsung Action

​Anggota DPRD Dedi Saepudin Rohman, S.H., merespons masukan warga dengan serius. Beliau menekankan bahwa reses adalah momen penting bagi anggota dewan untuk menjalankan fungsi utamanya, yaitu menjaring program pembangunan dan menampung aspirasi yang harus jelas dan terukur agar bisa ditindaklanjuti.

​"Terima kasih atas seluruh aspirasi yang disampaikan, terutama soal PJU, drainase, dan perbaikan jalan. Saya janji, ini akan langsung kita sampaikan dan upayakan agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah terkait," ujar Dedi setelah acara.

​Di sisi lain, Bhabinkamtibmas Aipda Deden dan Babinsa Pelda Raji sempat memberikan informasi menarik. Keduanya menginformasikan layanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang kini sudah bisa dilakukan secara online langsung melalui Polda, sekaligus mengapresiasi dukungan dewan terhadap keamanan wilayah.

​Intinya, pertemuan ini kembali menegaskan komitmen Dedi Saepudin Rohman dan Fraksi Gerindra untuk membawa aspirasi masyarakat dari Jelegong langsung ke meja pemerintah, demi kemajuan dan kenyamanan desa. Warga Jelegong kini menantikan realisasi cepat untuk perbaikan PJU dan jalan di lingkungan mereka.

#dprd #kabupatenbandung #gerindra #dadangsupriatna

Read More

Geger di Ibun: Bukan Sekadar Janji, Dadang Hermawan 'Kunci' Masalah Kritis Warga yang Terpendam Selama Setahun!

 Geger di Ibun: Bukan Sekadar Janji, Dadang Hermawan 'Kunci' Masalah Kritis Warga yang Terpendam Selama Setahun!

 Kabupaten Bandung – Masa reses I tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PDI Perjuangan, Dadang Hermawan, S.Sos, di Kantor Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Ibun pada Selasa (4/11/2025), berubah menjadi forum "penguncian" masalah mendesak yang selama ini belum terjamah oleh kebijakan.

 Antusiasme warga Ibun begitu tinggi, memadati aula Kantor PAC sejak siang hari, menunjukkan betapa pentingnya kesempatan tatap muka langsung ini. Mereka datang membawa catatan keluhan dan harapan yang telah lama tersimpan. Berbeda dengan reses sebelumnya, agenda kali ini disebut-sebut lebih fokus pada pemetaan solusi jangka pendek dan menengah, bukan sekadar menampung keluhan.

 Infrastruktur Mendominasi, Ekonomi Warga Jadi 'Bom Waktu'

 Aspirasi yang disampaikan didominasi oleh dua isu utama yang saling berkaitan: perbaikan infrastruktur jalan pertanian yang vital bagi mobilitas hasil bumi, serta peningkatan modal usaha bagi pelaku UMKM lokal yang terhambat permodalan pasca-pandemi.

 "Jalan di  Desa Pangguh Jalur Utama sudah bertahun-tahun rusak parah, Pak. Kami kesulitan membawa hasil panen, otomatis harga jual kami jatuh," ungkap Ibu Tati (54), seorang perwakilan kelompok tani, dengan nada penuh harap.

 Namun, kejutan terbesar muncul ketika seorang tokoh masyarakat Ibun memaparkan data mengenai rendahnya serapan tenaga kerja lokal di kawasan industri terdekat. Hal ini memicu diskusi panas, di mana Dadang Hermawan, yang akrab disapa Kang Dadang, langsung mencatat temuan ini sebagai "Masalah Kritis Terpendam."

 "Ini adalah data yang harus kita tindaklanjuti segera. Bukan hanya soal jalan atau bantuan langsung, tetapi bagaimana kita memastikan anak-anak Ibun punya akses prioritas ke lapangan kerja di wilayahnya sendiri. Ini kunci keberlanjutan ekonomi," ujar Kang Dadang, merespons temuan tersebut.

 Komitmen Reses: Janji Bukan di Atas Kertas

 Menanggapi "banjir" aspirasi dan temuan kritis tersebut, Dadang Hermawan memastikan bahwa hasil reses ini tidak akan berakhir sebagai tumpukan laporan. Ia berjanji akan menggunakan kewenangannya di Komisi C Bidang Pembangunan untuk melakukan langkah konkret.

 "Saya akan segera berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk percepatan penetapan anggaran perbaikan jalan pertanian yang mendesak. Khusus mengenai penyerapan tenaga kerja, saya akan memfasilitasi pertemuan antara pihak industri, Disnaker, dan perwakilan pemuda Ibun dalam waktu dekat," tegasnya.

 Kang Dadang menekankan bahwa reses perdananya di tahun 2025 ini bertujuan untuk mengunci permasalahan strategis yang benar-benar dirasakan warga, memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang diusulkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Ibun.

 “Warga Ibun tidak hanya butuh didengar, tapi juga butuh bukti nyata. Kami pulang membawa PR besar, dan kami siap mempertanggungjawabkan setiap aspirasi ini,” tutupnya, disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin.

 Penulis: Tim Redaksi

Read More